Partai Demokrat dan PDIP lagi-lagi terlibat cekcok. Kali ini, kedua partai tersebut saling tuding soal status kader Hasnaeni alias ‘Wanita Emas’, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020.
Sebelumnya, Partai Demokrat dan PDIP juga pernah saling serang soal pihak tinggal gunting pita. Kala itu, Demokrat, lewat Ketua Majelis Tinggi partainya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan kader PDIP, sebagai pihak yang hanya tinggal meresmikan apa yang dikerjakan situs judi slot online gampang menang Pemerintahan Demokrat.
Pernyataan SBY pun mengundang perhatian. Sejumlah partai pendukung pemerintah, bahkan hingga PDIP mengkritik keras pernyataan SBY terkait pihak tinggal gunting pita.
Seakan tak juga reda, kali ini Demokrat dan PDIP kembali cekcok soal Hasnaeni. Cekcok itu berawal dari Demokrat yang tidak terima Hasnaeni, tersangka korupsi, dikaitkan dengan Partai Demokrat.
Kabakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra justru mengungkap Hasnaeni telah jadi kader PDIP sejak 2018.
“Hasnaeni itu di Pilkada Jakarta 2017 menjadi teman Ahok, pendukung Ahok garis keras. Padahal Demokrat jelas-jelas mengusung AHY dan Silvi. Lalu, Juli 2018 Hasnaeni pindah ke PDIP,” kata Herzaky saat dimintai Agen Sbobet tanggapan soal informasi viral yang beredar, Jumat (23/9).
Meski begitu, Herzaky tidak menampik Hasnaeni pernah maju sebagai caleg dari Demokrat pada 2014. Namun, dia menekankan Hasnaeni saat ini kader PDIP dan pendukung Ahok.
“Mengapa kemudian dikait-kaitkan dengan dia pernah jadi caleg Demokrat tingkat cdkosong.com Prov DKI Jakarta di tahun 2014? Bukannya terakhir dia kader PDIP dan pendukung garis keras Ahok?” ucapnya.
Lebih lanjut, Herzaky meminta masyarakat berhenti mengait-ngaitkan Hasnaeni dengan Partai Demokrat. Dia meminta netizen tidak menjadi seperti elite parpol yang suka menebar hoaks.
“Saran kami, netizen sebaiknya jangan ikut-ikutan elite parpol tertentu yang suka sebar hoaks. Ruang publik sebaiknya digunakan untuk mengedukasi publik, dengan informasi yang kredibel, agar bermanfaat untuk semua,” ujar dia.